Sebuah wilayah disebut smart (cerdas) jika investasi-investasi di modal sosial dan sumber daya manusia dan infrastruktur komunikasi modern dan  tradisional  mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup tinggi dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijak dengan mengajak keikutsertaan dan keterlibatan masyarakatnya¹. Di sini terdapat dua kata kunci untuk mewujudkan Smart City, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat. Untuk kota Bandung, sejauhmanakah masyarakat dilibatkan dan diikutsertakan?

Menurut Direktur Manajemen Ilmu Pengetahuan LSM Inisiatif Jabar, Rianingsih Djohani, peran serta masyarakat masih belum substansial. Hal itu bisa terlihat dari sejumlah program yang melibatkan masyarakat seperti Musrenbang. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pertisipasi masyarakat meskipun secara kuantitatif bisa dibilang cukup jumlahnya, tapi belum subtantif, yakni belum sesuai harapan dari sisi kualitasnya. Menurutnya, Musrenbang meskipun melibatkan masyarakat mulai RT/RW, tapi keikutsertaan masyarakat lebih bersifat formalisitik. Hal ini terjadi hampir di semua daerah khususnya di Jabar³. Inilah yang menjadi inti permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi, buat apa membangun, tapi masyarakat tidak merasa memiliki terhadap pembangunan itu, sebagai contoh masayarakat kurang memperhatikan dan merawat infrastruktur umum, kurangnya disiplin berlalu lintas, buang sampah sembarangan, dan sebagainya.

Saat ini kota Bandung masih menyisakan berbagai masalah utama. Menurut Bernardus Djonoputro, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bandung menyisakan 5 masalah utama yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan, yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup, buruknya kualitas infrastruktur jalan, tata ruang yang sembraut, transportasi masal yang belum tersedia dan layak, dan masalah ekonomi². Kelima masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh walikota sehebat apa pun dia tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Struktur sosial masayarakat sebuah perkotaan tidak lepas dari peranan ekosistem yang terdiri dari sektor publik (sekolah, layanan masyarakat, pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat, dll), pihak ketiga (lembaga sosial, LSM, dll), komunitas (keluarga, RT, RW, organisasi kemasyarakatan, dll), dan sektor privat (perusahaan kecil, menengah, dan besar). Pemerintah harus memperhatikan ekosistem ini dengan mendorong peran serta dan pastisipasinya dalam mendukung program-program pemerintah menuju Bandung juara. Untuk mendukung struktur sosial tersebut, pemerintah kota perlu memperhatikan hard infrastructure dan soft infrastructure⁴ yang mendukung sistem perkotaan (sistem layanan transportasi, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, birokrasi pemerintahan, sosial, keamanan publik, pendidikan, dll).

Infrastruktur pertama yang harus diperhatikan adalah hard infrastruktur yang meliputi pembangunan ruang terbuka hijau (perbaikan tata ruang) dan pembangunan infrastrutktur transportasi publik yang nyaman dan aman. Infrastruktur kedua adalah soft infrastructure yang juga sangat berperan dalam mewujudkan kota cerdas, yaitu organisasi-organisasi kemasyarakatan dan komunitas-komunitas masyarakat, forum-forum kreatif dan inovasi, dan yang terpenting adalah kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Masayarakat saat ini memerlukan pemimpin yang menjadi suri tauldan dan terpercaya sehingga jika walikota dan jajarannya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, yang diwujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka masyarakat pun dengan sendirinya akan mendukung semua program-program pemerintah. Terakhir, infrastruktur penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintahan kota dalam usahanya mengajak peran serta dan keterlibatan masyarakat adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun service delivery platform yang terintegrasi, efisien, dan transparan untuk komunitas bisnis, warga, dan pegawai pemerintahan.

Jadi solusi utama yang harus dipertimbangkan adalah kolaborasi melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Pemerintah perlu mengikut sertakan dan melibatkan perguruan tinggi sebagai tim ahli atau penyedia sumber daya manusia untuk relawan-relawan melalui KKN dan tugas akhir yang aplikatif, pemerintah perlu membentuk relawan-relawan dari masyarakat umum atau organisasi kemasyarakatan, pemerintah perlu mengajak kepolisian dan TNI untuk pengamanan dan pembinaan kedisiplinan warga, dan tentunya mengajak peran serta swasta baik dalam negeri maupun luar negeri melalui program-program sosialnya (CSR).

 Referensi :

1. Ranzie Anthony . “Design for Smart Cities”. http://www.purpose.co.uk/2012/01/09/design-for-smart-cities. 9 Januari 2012.
2. Hilda B Alexander, “Lima Masalah Akut Kota Bandung Belum Disentuh Ridwan Kamil”, http://properti.kompas.com/index.php/read/2014/03/06/0803372/Lima.Masalah.Akut.Kota.Bandung.Belum.Disentuh.Ridwan.Kamil. 6 Maret 2014.
3. Hedi Ardia, “Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Dinilai Masih Formalistik”, http://bandung.bisnis.com/m/read/20130404/61818/334881/peran-masyarakat-dalam-pembangunan-dinilai-masih-formalistik, 4 April 2013
4. Rick Robinson, “The six steps to a Smarter City; and the philosophical imperative for taking them”. http://theurbantechnologist.com. January 8, 2013.